Perikanan Sebagai Pilar ”Blue Economy”

0
150

Oleh: Dr. Agung Dhamar Syakti
Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan – UMRAH

kepulauan Riau mencatat rekor terburuk pertumbuhan ekonomi sejak 15 tahun terakhir dan pada triwulan pertama 2017, pertumbuhannya hanya 2.02 % dan anjlok lagi sampai ke 1.4 % pada triwulan ke 2 dari 5.24 % pada tahun 2016. Penurunan ini bahkan terburuk sejazirah Sumatra. Ditenggarai bahwa penurunan net ekspor domestik dan realisasi belanja pemerintah, penurunan kinerja industri dan pertambangan serta perdagangan akibat daya beli masyarakat yang masih rendah menjadi biang keladi turunnya performa Kepri.

Kita paham bahwa Kepulauan Riau adalah provinsi kepulauan dengan luas lautan mencakup 96 % (252.601 km2) dari total wilayahnya sehingga secara alami Kepri memiliki sumberdaya kelautan yang apabila dikembangkan dengan baik dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan pendekatan « Blue Economy ». Blue economy atau ekonomi biru didefinisikan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan energi alternatif baru terbarukan, meningkatkan perdagangan dan industri kelautan dan melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati (biodiversity).

Dari banyak potensi kelautan dan kemaritiman di Kepulauan Riau, artikel ini akan membahas potensi pada sub-sektor perikanan seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan. Dari data olahan BI perwakilan Kepri (2017), sub-sektor perikanan berkontribusi 2.36 % kepada PDRB Kepri dan sub-sektor perikanan tumbuh 7.28 % pada tahun 2016.

Kondisi factual yang dapat diidentifikasi terkait perikanan di Kepri yang menyebabkan nilai ekonomi sumberdaya perikanan belum maksimal adalah karena ekspor hasil perikanan umumnya dalam bentuk raw materials disamping mutu ikan hasil tangkapan yang bervariasi serta tidak stabilnya jumlah produksi perikanan tangkap nelayan di setiap wilayah tangkap, contohnya akibat kendala musim. Dari potensi lestari (Maximum Sustainable Yield : MSY) perikanan pada 2016 sebesar yakni 9.9 juta ton, Kepri berkontribusi sebesar 11.5 % (Komite Kajian Stok Ikan Nasional ; Kasjiskan) namun data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri (2015) hasil perikanan tangkap yang tercatat adalah sebanyak 139.331 ton. Artinya potensi yang ada belum tergarap optimal !

Pada perikanan budidaya data yang ada mengindikasikan rendahnya jumlah produksi budidya ikan dibandingkan jumlah produksi hasil perikanan tangkap yakni sebesar 27.366 ton. Salah satu kendala utama dari lambatnya pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya akses terhadap benih dan pakan ikan bagi kegiatan budidaya.

Untuk industri pengolahan ikan di Kepri, ketidaktersediaan bahan baku serta adanya penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran menyebabkan produksi raw material seperti rumput laut dari jenis Eucheuma cottonii menurun.

Kita perlu membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder perikanan (DKP, disperindag, pemprov, pemda, LSM, perbankan dan perguruan tinggi) untuk mendorong pengembangan budidaya perikanan laut dan rumput laut di Kepri, melakukan standarisasi produk-produk perikanan dengan mempermudah akses nelayan terhadap proses sertifikasi atau bahkan mengembangkan cluster pariwisata tematik di Kepri, berupa kunjugan ke unit-unit produksi produk unggulan perikanan Kepri seperti teripang emas (Sticopus spp.) untuk produk kecantikan dan kesehatan, kuda laut (Hippocampus spp.) untuk vitalitas dan lain sebagainya.

Paling tidak ada 3 critical constrains lain yang harus menjadi perhatian didalam mengembangkan ekonomi maritim (blue economy) melalui sub-sektor perikanan yakni: (i). SDM dan niaga perikanan, bukan rahasia lagi jika nelayan sebagai aktor utama penyedia hasil tangkapan/budidaya memiliki bargaining position yang rendah dalam menentukan harga jual. Hal ini disebabkan karena ketidakhadiran pemerintah dalam mata rantai distribusi dan pemasaran produk perikanan sehingga yang terbentuk adalah hubungan patron klien antara nelayan dan tengkulak yang sulit diputus.

Kondisi ini dapat disiasaiti dengan membangun karakter nelayan untuk dapat bekerja bersama dalam kelompok dan mengembangkan asosiasi nelayan sebagai pengendali harga jual hasil perikanan bagi nelayan. Mindset nelayan juga harus lebih terbuka atas alternatif perubahan profesi dari nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya.

Kehadiran asosiasi nelayan juga akan dapat membantu meningkatkan pengetahuan nelayan dalam hal budidaya dan pengolahan. Lebih lanjut pemerintah daerah melaui SKPD terkait dapat membantu masyarakat pesisir dan nelayan dalam pembentukan cluster ekonomi skala kecil-menengah yang dapat dijadikan sebuah model pengembangan. Terkait SDM perlu juga peningkatan dari sisi jumlah dan kualitas tenaga pelatih keterampilan, pendamping dan penyuluh dari instansi perikanan di Kepri. Perguruan tinggi juga harus terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis perikanan berkelanjutan (ii). Pemanfaatan teknologi dan infrastuktur perikanan.

Belum tersedianya data real time migrasi atau ruraya ikan berbasis geographical information system dan remote sensing membuat upaya penangkapan ikan masih didasarkan akan pengalaman-pengalaman empiris nelayan di laut.

Apalagi armada tangkap di Kepri didominasi oleh nelayan skala kecil. Bagi nelayan yang hendak melaut, ketersedian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang disediakan pemerintah akan menjamin aktivitas penangkapan ikan dan keterjangkauan harga bahan bakar. Infrastruktur berupa pelabuhan perikanan di Kepri juga jumlahnya sedikit dan Kepri masih belum memiliki tempat pelelangan ikan (TPI) yang dapat memudahkan transaksi dan pencatatan perdagangan ikan.

Untuk perikanan budidaya, hanya terdapat satu tempat pembenihan (hatchery) untu meng-cover satu provinsi, jumlah ini jelas tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan perikanan budidaya di Kepri.

Selain itu perlu juga didorong induksi teknologi di sektor hulu dan hilir perikanan di Kepri untuk mempercepat pertumbuhannya. Jelas bahwa upaya yang harus dilakukan adalah menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung seperti TPI dan SPBN, meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana pendukung pengembangan sektor perikanan, menyediakan teknologi pengolahan produk dan pasca panen serta membangun pelabuhan perikanan. (iii). Regulasi dan finansial.

Perlu terobosan dalam regulasi yang mempertimbangkan karakteristik daerah misalnya pembatasan penggunaan alat tangkap dan armada tangkap tertentu bagi nelayan. Basis kebijakannya adalah tata ruang wilayah pesisir dan kepastian hukum serta penyediaan data yang akurat dan accountable untuk komoditas perikanan Lagi-lagi SDM Perguruan tinggi adalah yang paling available dan accessible membantu task ini.

Selain itu produk perikanan baik segar maupun olahan harus didorong agar memenuhi standar-standar internasional untuk ekspor seperti sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sebagai suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi atau Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga pemasaran produk perikanan dapat menembus pasar internasional.

Tentunya aspek finansial adalah yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan ekonomi maritim dari sub-sektor perikanan. Sulit/kurangnya akses nelayan terhadap modal, besarnya biaya investasi pakan dan bibit ikan, tingginya biaya operasional nelayan ketika melaut (BBM) adalah inhibitor yang harus diselesaikan permasalahannya dengan jalan mempermudah akses nelayan terhadap modal (bank), pemberian bantuan tidak dalam bentuk modal/materi (pemerintah/lsm dsb) serta optimalisasi sumber-sumber pembiayaan (CSR, hibah, dsb).

Konkritnya, untuk membangun « blue economy » di Kepri, kita harus dapat mengoptimalkan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSPKT) Natuna yang dicanangkan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan menargetkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap Natuna dari 10% saat ini menjadi 40% selain mempercepat pembangunan infrastruktur perikanan: TPI, pelabuhan perikanan, SPBN. Model ini dapat diadopsi dan diimplementasikan di kabupaten/kota lainnya yang juga memiliki potensi perikanan.

Terkait sub-sektor budidaya perikanan, selain poin-poin yang sudah disebutkan diatas, hilirisasi produk olahan perikanan akan memberi nilai tambah tinggi untuk pasar ekspor dan domestik sehingga harus dikembangkan seperti pengalengan ikan, ikan fillet, carrageenan semirefine (olahan rumput laut), collagen dari teripang, steroid dari Kuda Laut dan lain-lain, tentunya pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus dapat menarik investor perusahaan dalam bidang pengelolaan hasil perikanan.

Terakhir perlindungan dan pengelolaan biodiversitas sumberdaya hayati kelautan (baca : perikanan) harus menjadi dasar pijakan dalam upaya pemanfatan sub-sektor perikanan untuk pertumbuhan ekonomi baru, « blue economy » sector perikanan di Propinsi Bunda Tanah Melayu yang unggul di bidang Maritim. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here